SAMPANG, WartaMadura.id – Carut-marut rekrutmen KPPS di beberapa kecamatan di Sampang, Madura, menjadi perhatian pemerhati demokrasi, bahkan membuat bola panas terus melahirkan asumsi liar ditengah masyarakat.
Permasalahan mulai dari dugaan rekrutmen menyalahi aturan, hingga perubahan berita acara, yang membuat hasil kelulusan di tingkat PPS berbeda dengan KPU.
Tidak hanya itu, bahkan terindikasi adanya dugaan peserta siluman yang tiba-tiba diloloskan menjadi KPPS, hingga berujung menjadi sorotan.
Santer kabar, beberapa hari terakhir, membuat beberapa tenaga Adhoc tingkat kecamatan dan desa diseret ke sidang etik, oleh KPUD Sampang untuk diperiksa.
Dikutip dari salah satu media online, menyikapi hal itu, ketua Lembaga Pemerhati Pemilu (LPP) Agus Sumaryono, angkat bicara. Menurutnya, pemicu hal tersebut bisa disebabkan beberapa faktor.
Agus berpendapat, pemicunya bukan hanya tentang adanya kepentingan terhadap suara, tapi bisa juga oknum adhoc nakal bermain dan berpotensi pada kerugian negara.
“Bisa saja, oknum tenaga Adhoc nakal mau bermain-main anggaran Pemilu, semisal di TPS ada 7 KPPS, namun yang ada saat pelaksanaan 4 atau 5 orang saja, selebihnya hanya sebatas nama formalitas, honornya dimainkan,” ujarnya, Selasa (23/01/2024).
Apalagi menurutnya, pelaksanaan Pemilu semua ada anggarannya, termasuk operasional, pembuatan TPS dan honor KPPS. Sedangkan Pemilu kali ini, menurutnya lebih besar dari anggaran Pemilu sebelumnya.
“Jadi, bukan hanya tentang dugaan kepentingan suara, hal tersebut bisa menjadi pemicu kenapa oknum Adhoc nakal berani melabrak aturan, hingga berdampak pada kisruhnya rekrutmen,” imbuh Agus.
Untuk itu, tegas Agus, peran masyarakat sangat penting, untuk mengawasi agar nantinya Pemilu berjalan sesuai harapan, dan tahapan berjalan sesuai aturan, dan tidak menjadi lahan yang dimanfaatkan oknum-oknum nakal.
“Masyarakat harus cerdas, kalau ada temuan bisa dilaporkan, agar tidak menjadi lahan oleh oknum nakal, imbasnya kepada pelaksanaan Pemilu yang kurang maksimal,” pungkasnya. (rom)
