SAMPANG,WARTAMADURA.ID – Dua tahun berjalan sejak pasangan Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak kembali memimpin Jawa Timur, rencana reaktivasi jalur kereta api di Pulau Madura kembali menjadi sorotan.
Ormas kemasyarakatan Madura Asli (MADAS) Sedarah Kabupaten Sampang meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai perkembangan rencana reaktivasi jalur kereta api di Madura.
Sekretaris DPC MADAS Sedarah Kabupaten Sampang, Abdul Holik Ali Hudi, mengatakan masyarakat Madura membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjut rencana tersebut, bukan sekadar wacana atau pernyataan politik.
“Kami menagih komitmen pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Timur, agar rencana reaktivasi kereta api Madura benar-benar memiliki kejelasan tahapan dan target. Masyarakat jangan hanya mendengar janji atau wacana, tetapi perlu mengetahui sejauh mana prosesnya berjalan,” ujar Holik, Rabu (30/9/2026).
Holik mengingat kembali pembahasan mengenai kereta api Madura dalam Debat Publik Pilgub Jawa Timur 2024.
Dalam debat tersebut, calon wakil gubernur Emil Dardak menyampaikan bahwa Pemprov Jatim telah merintis studi kelayakan bersama Kementerian Perhubungan dan telah menyampaikan bahwa kereta api di Madura menjadi salah satu prioritas berikutnya.
“Kami ingat betul pembahasan dalam debat Pilgub Jatim 2024. Saat itu disampaikan bahwa studi kelayakan sudah dirintis bersama Kementerian Perhubungan dan kereta api di Madura menjadi prioritas berikutnya,” kata Holik.
Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk meminta informasi terbaru mengenai perkembangan rencana reaktivasi tersebut.
“Kalau memang sudah dirintis studi kelayakan dan sudah menjadi prioritas, kami ingin tahu sekarang sudah sampai tahap mana. Apakah kajiannya sudah selesai, bagaimana persoalan aset dan lahannya, bagaimana skema pendanaannya, serta kapan tahapan berikutnya akan dilakukan,” ujarnya.
Rencana reaktivasi jalur kereta api Madura sebenarnya bukan isu baru. Pada 2023, Pemprov Jatim menyebut reaktivasi jalur kereta di Madura sebagai salah satu agenda yang didorong untuk menjadi prioritas. Saat itu, Pemprov Jatim juga menyebut adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2019.
Namun, Holik menilai perkembangan terbaru perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
“Kalau memang masih dalam tahap kajian, sampaikan kepada publik. Kalau ada kendala, jelaskan kendalanya. Kalau membutuhkan dukungan pemerintah pusat, juga harus disampaikan. Yang terpenting masyarakat mendapatkan informasi yang jelas,” katanya.
Menurut Holik, keberadaan kembali transportasi kereta api berpotensi memperkuat konektivitas empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Kereta api tidak hanya dapat menjadi alternatif transportasi masyarakat, tetapi juga berpotensi mendukung mobilitas pekerja, distribusi barang, perdagangan, pendidikan, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi antardaerah.
Pandangan mengenai potensi tersebut juga pernah disampaikan akademisi UIN Madura. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Madura, Prof. Dr. H. Rudy Haryanto, menilai reaktivasi jalur Kamal–Sumenep dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat Madura.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa reaktivasi harus memperhatikan persoalan sosial, terutama keberadaan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar bekas jalur rel.
“Artinya, kami mendukung adanya transportasi kereta api yang kembali menghubungkan Madura, tetapi prosesnya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat,” ujar Holik.
Holik menegaskan bahwa MADAS Sedarah tidak bermaksud sekadar mengkritik pemerintah. Menurutnya, organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi warga dan meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami bukan sekadar mengkritik. Kami ingin pemerintah memberikan kepastian. Kalau memang ada tahapan yang sedang berjalan, mari kita kawal bersama. Kalau ada kendala, mari dicarikan solusinya,” katanya.
Ia juga meminta Pemprov Jatim membuka informasi mengenai sejumlah aspek penting dalam rencana reaktivasi, mulai dari hasil studi kelayakan, trase yang direncanakan, status aset dan lahan, skema pembiayaan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga target waktu pelaksanaan.
“Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi dokumen perencanaan yang terus dibahas, tetapi tidak pernah masuk ke tahap pelaksanaan. Masyarakat Madura berhak mendapatkan penjelasan mengenai masa depan transportasi kereta api di wilayahnya,” tegas Holik.
Holik menyebut kereta api bukanlah hal baru bagi masyarakat Madura. Jalur perkeretaapian pernah menjadi bagian penting dari sejarah transportasi dan aktivitas ekonomi di Pulau Garam.
Jejak jalur rel dan stasiun lama yang masih ditemukan di sejumlah wilayah menjadi pengingat bahwa Madura pernah memiliki jaringan transportasi kereta api yang menghubungkan berbagai kawasan.
“Kereta api pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Karena itu, ketika sekarang muncul kembali rencana reaktivasi, tentu masyarakat berharap hal tersebut bukan sekadar nostalgia, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pembangunan masa depan Madura,” ungkapnya.
Ia berharap Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat dapat menyampaikan perkembangan terbaru secara transparan dan terukur.
“Harapan kami sederhana, ada kepastian. Kapan tahapannya, apa kendalanya, bagaimana pendanaannya, dan kapan masyarakat bisa melihat pelaksanaannya. DPC MADAS Sedarah Sampang siap mengawal aspirasi masyarakat agar rencana reaktivasi kereta api Madura tidak berhenti sebagai wacana,” pungkasnya.
